Skip to main content

Walikota Subulussalam Diminta Copot Plt Asisten I, Kenapa?

“Sudah seharusnya Walikota melakukan evaluasi secepatnya. Tindakan Sairun sudah menjatuhkan wibawa seorang kepala daerah dan menciptakan disharmonisasi hubungan instansi vertikal di daerah,” pungkas Nobuala.

Subulussalam – Pengamat kebijakan publik dan politik kota Subulussalam, Nobuala Halawa, SH, MH mengatakan kalimat intruksi yang dilontarkan Plt Asisten I Setdako Subulussalam, Sairun S.Ag kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinilai offside.

Menurutnya, selaku pejabat struktural dalam tatanan birokrasi Pemko Subulussalam, Sairun seperti gagal paham terkait keberadaan BPN sebagai salah satu intansi vertikal yang membantu tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Kata Nobuala, Sairun kerap menjadi buah bibir di kalangan masyarakat atas tindakannya yang dinilai melampaui wewenang Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang.

Tindakan Sairun ketika melontarkan sebuah pernyataan kontroversi di media tentang perihal kelanjutan program plasma PT Laot Bangko sungguh tak elok dan memantik kegaduhan.

“Pernyataan Sairun tersebut terkesan tendensius dan offside. Gaya bahasanya di sebuah pemberitaan menggunakan diksi mengintruksikan BPN untuk menunjuk lahan plasma masyarakat tak beretika,” ujar Nobuala Halawa kepada AcehglobalNews, Jum’at (17/2/2023).

Karena itu, Nobuala meminta Walikota Affan Alfian Bintang untuk mencopot Sairun dari jabatannya sebagai Plt Asisten 1 Setdako Subulussalam.

Dikhawatirkan, apabila tak segera dievaluasi, keberadaan Sairun dalam gerbong Bintang Salmaza akan merusak tatanan kehidupan birokrasi di negeri Sada Kata.

“Sudah seharusnya Walikota melakukan evaluasi secepatnya. Tindakan Sairun sudah menjatuhkan wibawa seorang kepala daerah dan menciptakan disharmonisasi hubungan instansi vertikal di daerah,” pungkas Nobuala. (*)

Editor : Salman

Artikel Walikota Subulussalam Diminta Copot Plt Asisten I, Kenapa? pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/walikota-subulussalam-diminta-copot-plt-asisten-i-kenapa/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...