Skip to main content

Pj Bupati Abdya Minta Imum Mukim Awasi Dana Desa

Blangpidie – Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) H. Darmansah minta kepada seluruh Imum Mukim di daerah itu menjalankan fungsinya dan lebih pro aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa di setiap Gampong.

“Jalankan fungsi Mukim sebagai pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Kedepan kita harapkan tidak ada lagi hambatan dalam proses penggunaan dana desa,” kata Pj Bupati Abdya, Darmansah saat melantik 20 Imum Mukim Se Abdya Periode 2023-2027, di Lobi Kantor Bupati setempat, Jum’at (3/2/2023).

Pj Bupati berharap, dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke setiap gampong benar-benar dapat membantu isu persoalan daerah mulai dari isu stunting, inflasi hingga pengentasan angka kemiskinan ekstrem.

“Mukim ini merupakan salah satu strata pemerintahan yang membawahi beberapa gampong. Kelembagaan mukim ini juga telah diperkuat dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim, serta Qanun Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim,” jelas Darmansah.

Menurutnya, Imum Mukim harus memperkuat kembali perannya sebagai lembaga adat, karena selama ini peran mukim sudah memudar dan hampir hilang, serta memperkokoh kembali adat istiadat yang sudah banyak bergeser dan mulai ditinggalkan (restorasi justice).

Kemudian, Imum Mukim juga berperan memfasilitasi persoalan-persoalan jika terjadinya sengketa batas desa. Pj Bupati Darmansah menargetkan tahun 2024 nanti tidak ada lagi permasalahan batas desa.

Kepada Imum Mukim yang baru dilantik, Darmansah juga berpesan agar Imum Mukim dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan maksimal.

“Mukim juga harus berkerja keras membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Abdya, apalagi kedudukan Mukim sangat strategis dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat,” sampainya.

Darmansah juga berpesan, kepada para Imum Mukim yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh keikhlasan mengingat tugas selaku Imum Mukim juga berat dan penuh tantangan.

“Oleh karena itu bekerjalah dengan sepenuh hati dan semangat pantang menyerah perlu terus kita gelorakan demi kemajuan daerah kita ini,” pungkas Darmansah. (*)

Artikel Pj Bupati Abdya Minta Imum Mukim Awasi Dana Desa pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/pj-bupati-abdya-minta-imum-mukim-awasi-dana-desa/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more