Skip to main content

Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji 2023 Rp 49,8 Juta

“Sudah dapat kita simpulkan rapat panja kita ini, setuju?” tanya Marwan, yang dijawab dengan seruan “Setuju!” dari seluruh peserta rapat.

Jakarta – Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR baru saja menyelesaikan rapat panja tentang biaya haji tahun 2023.

Hasilnya, pemerintah bersama anggota legislatif telah menyetujui biaya haji yang harus dibayar oleh setiap jemaah sebesar Rp 49.812.700.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengumumkan hasil kesepakatan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Rabu (15/2/2023).

“Sudah dapat kita simpulkan rapat panja kita ini, setuju?” tanya Marwan, yang dijawab dengan seruan “Setuju!” dari seluruh peserta rapat.

Menurut kesimpulan rapat panja, biaya haji yang ditanggung oleh masyarakat adalah sebesar Rp 49.812.700.

Sementara itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah disepakati sebesar Rp 90.050.637,26. Keputusan rapat panja ini akan dibawa ke rapat kerja bersama Menteri Agama untuk disetujui.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya per jemaah sebesar Rp 69 juta.

Namun, sekarang biaya haji tersebut telah ditetapkan sebesar Rp 49,8 juta, lebih murah dibandingkan dengan usulan awal.

Menurut Yaqut, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, naik sekitar Rp 514 ribu dari tahun sebelumnya.

Komposisi BPIH tahun ini terdiri dari Rp 69.193.733 untuk biaya transportasi, akomodasi, dan makan-minum selama haji, serta nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau sekitar 30 persen dari total BPIH.

Dari total BPIH tersebut, dirincikan Yaqut, sebesar 70 persen atau Rp 69 juta akan dibebankan ke jemaah haji, sedangkan, sisanya sebesar 30 persen atau Rp 29,7 juta akan ditanggung oleh dana nilai manfaat. (*)

Artikel Pemerintah dan DPR Sepakati Biaya Haji 2023 Rp 49,8 Juta pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/nasional/pemerintah-dan-dpr-sepakati-biaya-haji-2023-rp-498-juta/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more