Skip to main content

Foreder Jokowi Aceh Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Atasi Ancaman Ambruknya Tanggul Krueng Arakundo

IDI – Tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir di Kabupaten Aceh Timur, membuat tanggul penahan di Sungai Krueng Arakundo, Gampong Seumatang, Kecamatan Julok sepanjang 50 Meter, terancam ambruk.

Hasil pantauan awak media di lokasi, tampak longsoran terus melebar ke tepian badan jalan raya yang menghubungi 37 Gampong di Kecamatan Julok, Aceh Timur.

Akibatnya bila tidak segera ditangani, maka 513 jiwa warga Gampong Seumatang dikhawatirkan akan diterjang banjir rob dari luapan sungai Arakundo tersebut.

“Bila tidak segera ditangani kami yakin dengan cuaca panca roba ini, sekali luapan lagi tanggul ini kami pastikan akan ambrol, karena sedikit lagi tepian tanggul yang tersisa, bila banjir terjadi bukan hanya warga kami yang terdampak namun se Kecamatan Julok akan menerima dampaknya,” ungkap Keuchik Gampong Seumatang, Ibnu Hajar kepada wartawan di lokasi, Sabtu (11/2/2023).

Ancaman terhadap ambruknya tanggul Krueng Arakundo ini bukan kali pertama. Sebelumnya longsoran juga terjadi di beberapa titik.

Hal ini diakibatkan karena derasnya arus sungai serta aliran yang melengkung tepat di Gampong kami ini.

“Dulu disebelah selatan juga sempat terjadi erosi namun telah ditangani dengan dibuatnya tanggul batu cadas, namun kini kembali terjadi di Utara sebelah bawah dari aliran sunga, kami berharap kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan,” tutur Ibnu Hajar memohon.

Hal Senada juga dikatakan oleh Camat Kecamatan Joluk, Kabupaten Aceh Timur, Adnan, S.Ag. Ia berharap agar Balai wilayah sungai segera dapat merespon dengan pengerjaan tanggap, ditakutkan bila tidak segera ditangani secepat mungkin tanggul dipastikan akan jebol.

“Kalau tidak segera dilakukan penanganan kami kawatirkan banjir besar akan terjadi akibat jebolnya tanggul penahan krueng Arakundo, bukan hanya korban harta, ancaman korban jiwa mungkin juga terjadi,” jelas Adnan saat mendampingi tim DPD Foreder Jokowi Aceh tinjau lokasi tanggul.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Forum Relawan Demokrasi (DPD Foreder) Jokowi Aceh Chairan Manggeng, di lokasi tanggul menuturkan, kondisi kerusakan tanggul yang ditimbulkan sudah sangat mengkhawatirkan.

Dimana ancaman jebolnya tanggul hanya menunggu waktu saja, hal ini tampak retakan tanggul terus melebar di bibir sungai.

“Dengan debit air yang bertambah maka kita bisa pastikan dalam waktu dekat ini tanggul akan ambrol, bukan hanya badan jalan yang hilang ancaman banjir juga menhantui warga,” ujar Chairan.

“Untuk membantu warga, langkah yang akan kami lakukan adalah mencoba melakukan koordinasi dengan dengan Balai wilayah sungai (BWS) Sumatra 1 di Banda Aceh, untuk antisipasi hal yang urgent ini sesegera mungkin,” pungkas Chairan. (*)

Artikel Foreder Jokowi Aceh Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Atasi Ancaman Ambruknya Tanggul Krueng Arakundo pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/foreder-jokowi-aceh-desak-pemerintah-segera-turun-tangan-atasi-ancaman-ambruknya-tanggul-krueng-arakundo/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...