Skip to main content

Audiensi ke DPRK, Imum Mukim Abdya Sampaikan Aspirasi Ini

“Mohon bantuan dari bapak Ketua DPRK beserta anggota untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai lembaga pemerintahan tingkat kemukiman,” pinta M. Yasin.

Blangpidie – Forum Imum Mukim (FIM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (20/2/2023).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRK Abdya, Nurdianto bersama Wakil Ketua Hendra Fadhli dan beberapa anggota dewan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Forum Imum Mukim menyuarakan aspirasi mereka terkait kebutuhan sarana penunjang untuk kegiatan mukim, termasuk perangkat kerja, peningkatan kapasitas, tambahan insentif, dan kendaraan dinas.

Para Imum Mukim meminta DPRK dapat memfasilitasi atau mengusulkan anggaran operasional tersebut ke Pemkab Abdya untuk memperkuat kelembagaan Imum Mukim.

Dalam kesempatan itu, Ketua Forum Imum Mukim Abdya, M. Yasin Yusuf, meminta bantuan dan dukungan dari Ketua DPRK Nurdianto dan anggota dewan untuk meningkatkan kapasitas bagi lembaga pemerintahan yang ada di tingkat kemukiman ini.

“Mohon bantuan dari bapak Ketua DPRK beserta anggota untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai lembaga pemerintahan tingkat kemukiman,” pinta M. Yasin.

Sementara itu, Ketua DPRK Abdya, Nurdianto, mengakui bahwa peran Imum Mukim sangat strategis dalam memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap berbagai problematika yang terjadi dalam lingkup kemukiman.

Oleh karena itu, kata politisi Partai Demokrat ini, DPRK dan pemerintah perlu memperkuat kelembagaan tersebut.

Menurut Nurdianto, Imum Mukim merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang juga pelaksana pembangunan, baik pembangunan ekonomi, fisik, maupun pembangunan spiritual dalam aspek keagamaan dan sosial.

“DPRK berjanji akan berusaha memperjuangkan semua kebutuhan kerja Imum Mukim, seperti kendaraan dinas, insentif, perangkat kerja, dan peningkatan kapasitas, sehingga kelembagaan Mukim dapat diperkuat,” tuturnya.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi A, Sardiman (Tgk. Panyang), serta anggota DPRK lainnya seperti Anton Sumarno, Syamsul Rizal (WTC), H. Munir H. Ubit, Syarifuddin. UB, dan Julinardi.

Diketahui sebelumnya, para Imum Mukim telah melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Abdya, H Darmansah dan Majelis Adat Aceh (MAA) Abdya. (*)

Editor : Redaksi

Artikel Audiensi ke DPRK, Imum Mukim Abdya Sampaikan Aspirasi Ini pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/audiensi-ke-dprk-imum-mukim-abdya-sampaikan-aspirasi-ini/

Comments

Popular posts from this blog

Cot Jeurat Raih Juara I Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan

“Alhamdulillah jumlah pengunjung posyandu semakin meningkat, rata-rata diatas 60 orang setiap bulannya,” sebut Syarifuddin. Blangpidie – Posyandu Desa Cot Jeurat, meraih juara I Posyandu terbaik Tahun 2022 di tingkat Puskesmas Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penghargaan posyandu terbaik itu berupa piagam penghargaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cot Jeurat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada 15 Desember 2022 lalu. Keuchik Gampong (Kades) Cot Jeurat, Syarifuddin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Puskesmas yang telah memilih desanya sebagai penyelenggara kegiatan posyandu terbaik di Kecamatan Blangpidie. [Foto] Suasana kegiatan posyandu desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Jum’at (17/2/2023). (AcehGlobalNews/SALMAN) “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Kader Posyandu dan PKK atas prestasi ini, semoga kita terus saling bahu membahu, berkerjasama menyukseskan kegiatan posyandu di desa agar menjad...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...