Skip to main content

Aceh Peringkat Keenam Terendah Belanja Pegawai

“Berdasarkan data ini, menunjukkan jika belanja pegawai Aceh tidak lah tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya,” kata Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh, Rahmadin.

Banda Aceh – Provinsi Aceh menempati peringkat keenam terendah secara nasional dalam hal persentase anggaran untuk belanja pegawai tahun 2022. Data ini dikutip oleh media datanesia.id dari Kementerian Keuangan RI.

Meskipun begitu, angka tersebut tidak dapat dijadikan indikator tunggal untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan di suatu daerah.

Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh, Rahmadin mengatakan, bahwa berdasarkan data tersebut, Aceh menunjukkan belanja pegawai yang relatif tidak tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Berdasarkan data ini, menunjukkan jika belanja pegawai Aceh tidak lah tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya,” kata Plh Kepala Biro Adpim Setda Aceh, Rahmadin, Sabtu, (18/2/2022).

Akan tetapi, Datanesia melakukan analisis pada data tahun 2022 dan menemukan bahwa tidak ada satu pun daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang tinggi.

Dari hasil analisis tersebut, skor tertinggi diperoleh oleh DKI Jakarta, dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 72,5% dari total penerimaan daerah.

Meskipun demikian, hanya DKI Jakarta yang masuk dalam kategori “Fiskal Sedang”.

Papua Barat, misalnya, menghasilkan PAD sebesar Rp916 miliar pada tahun 2022, tetapi anggaran belanja pegawainya mencapai Rp3,7 triliun.

Sementara itu, Sumatera Barat mengeluarkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp9,1 triliun, sementara PAD yang dihasilkan hanya Rp2,3 triliun.

Pemerintah pusat masih menjadi sumber pendanaan utama bagi banyak daerah di Indonesia dalam menanggung beban belanja pegawai.

Tingkat kemandirian fiskal yang rendah di banyak daerah menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memboroskan anggaran untuk belanja pegawai tanpa memperhatikan semangat efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Aceh. (*)

Editor : Salman

Artikel Aceh Peringkat Keenam Terendah Belanja Pegawai pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/aceh-peringkat-keenam-terendah-belanja-pegawai/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...