Skip to main content

Ini Tanggapan Anggota DPRK Subulussalam Soal Isu Tak Sedap Pasca Kunker Keuchik ke Batam

DiSubulussalam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Bahagia Maha, sangat menyayangkan isu yang berhembus soal adanya penangkapan oknum Kepala Desa/Keuchik (Kepala Kampong) pasca kunjungan kerja (kunker) atau Bimtek ke Kepulauan Riau Batam.

“Sebagai wakil rakyat, kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tujuan kunjungan itu untuk menambah wawasan dan meningkatkan SDM dalam mengelola Dana Desa,” kata Bahagia dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).

Ia menjelaskan, bahwa jika tujuan kunjungan kerja atau Bimtek digunakan untuk hal yang merugikan, maka pengelolaan dana desa akan hancur.

“Kami sangat menyayangkan adanya oknum kepala desa yang ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba saat mengikuti kunjungan tersebut,” ujar Bahagia.

Dengan bimtek tersebut, sebenarnya Kepala Kampong diharapkan bisa faham dalam pengelolaan Dana Desa dan penyusunan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, agar program desa bisa sesuai harapan masyarakat. Selain itu, Kepala Kampong juga mengerti dengan peraturan tentang Dana Desa.

“Yang ada makin hancur, uang dana desanya habis, namun pembangunan di desa itu begitu-begitu saja alias tidak ada kemajuan, padahal dana desa yang dikelola itu besar ada yang Rp 700 juta lebih, bahkan ada yang sampai miliyaran rupiah setiap tahunnya yang bersumber APBN dan APBK,” tambah Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam itu.

Menurutnya, jumlah anggaran sebesar itu jika dikelola tidak tepat sasaran, maka akan merugikan masyarakat di desa. “Bagaimana meningkatkan pembangunan dan kemajuan di desa. Sebab, tujuan bimtek untuk menambah ilmu agar dana desa bisa terkelola dengan baik, seperti desa-desa yang sudah maju di kota-kota daerah lainnya, bukan meminum obat terlarang tujuan bimtek itu,” imbuh Bahagia.

Bahagia yang merupakan Sekretaris DPD PAN Kota Subulussalam ini juga mengungkapkan, bahwa sepulangnya kepala desa dari Bimtek di Batam sudah tau ihwal tentang kejadian tersebut.

“Kami juga mendapatkan informasi itu dari beberapa kepala desa yang ikut Bimtek ke Batam, tapi kepala desa yang memberikan informasi itu memohon untuk tidak menyebutkan namanya dan kepala desa kampong mana. Selain itu, kami juga melihat langsung gambar oknum kepala desa yang tertangkap polisi saat diangkut ke dalam mobil polisi di Batam dan gambar itu sudah beredar dikalangan masyarakat kota subulussalam,” bebernya.

Bahagia juga mengatakan, saat pihaknya melakukan konfirmasi kepada Kadis DPMK Subulussalam, Irwan Faisal terkait kejadian itu, Kadis mengaku tidak tau.

“Padahal info yang kami terima sangat kuat bahwa kadis DPMK tau kejadian itu, karena yang memediasi bisa diselesaikan dengan damai bersama aparat disana. Hal ini menurut keterangan kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya itu,” sebutnya.

Secara pribadi, Bahagia menyampaikan terimakasih, sebab kejadian itu bisa diselesaikan dengan bijaksana, sehingga oknum kepala desa yang sempat ditangkap polisi itu tidak diproses hukum, dan bisa balik pulang ke kampung halamannya. Namun, ia tegaskan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Atas kejadian tersebut, Bahagia menyarankan Walikota Subulussalam untuk kedepannya agar mengkaji ulang terkait pemberian izin bimtek Kepala Desa ke luar daerah. “Jika lebih banyak mudharat daripada manfaatnya lebih baik pelaksanaan bimtek dilaksanakan di dalam daerah saja,” pintanya.

Sebab, lanjut Bahagia, fasilitas di Subulussalam sudah cukup untuk dilakukan pelaksanaan bimtek kepala desa, hanya mendatangkan narasumber sebagai pemateri dari Jakarta.

Apalagi menurutnya, pelaksanaan Bimtek kepala desa itu juga sangat penting demi meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, agar Dana Desa dapat terkelola dengan baik dan tepat sasaran.

“Apalagi Kepala dinas DPMK sudah menyampaikan ke DPRK Subulussalam saat kami membahas APBK TA 2023 tepatnya di bulan Nopember 2022 lalu di ruang kantor DPR. Dalam penyampaiannya, bahwa pada tahun 2023 Bimtek kepala desa tidak ada lagi dilaksanakan diluar daerah Subulussalam atau diluar Aceh, dan rencana itu, kami selaku DPR sangat mendukung dan sangat baik sekali,” kata Bahagia yang juga Ketua Fraksi Geranat DPRK Subulusaalam ini. (*)

Artikel Ini Tanggapan Anggota DPRK Subulussalam Soal Isu Tak Sedap Pasca Kunker Keuchik ke Batam pertama kali tampil pada Aceh Global News.



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/ini-tanggapan-anggota-dprk-subulussalam-soal-isu-tak-sedap-pasca-kunker-keuchik-ke-batam/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...