DPRK Abdya Minta Camat Serius Tindaklanjuti Laporan Admnistrasi Kependudukan

Blangpidie – Anggota Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Sardiman, meminta kepada sejumlah Camat di wilayah setempat agar serius dalam menindaklanjuti hasil musyawarah bersama terkait tertib administrasi kependudukan yang sebelumnya sudah disepakati.

“Camat harus terus mensosialisasikan kepada pemerintah gampong di wilayahnya masing-masing, jadi jangan hanya cukup dengan sebatas menyurati saja,” kata Sardiman, Selasa (31/1/2023).

Sardiman berharap para Camat untuk pro aktif dalam memberikan imbauan kepada Keuchik dalam wilayah tugasnya terkait laporan jumlah penduduk di desa. Selain itu, DPRK juga wajib menerima laporan tentang jumlah masyarakat yang belum memiliki e-KTP.

“Para Camat tolong di imbau para Keuchiknya, jangan ada warga yang sudah wajib punya KTP, tapi hingga kini masih juga belum memilikinya,” ujarnya.

“Apalagi kedepan kita sudah memasuki masa pemilihan, jadi KTP adalah salah satu syarat untuk menjadi pemilih. Walaupun ada syarat lain yang bisa untuk digunakan, tapi KTP penting sebagai identitas warga negara,” jelas pria yang akrab disapa Tgk Panyang ini.

Lebih lanjut kata dia, DPRK berencana akan memanggil sembilan Camat di Abdya guna melakukan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi hasil musyawarah tersebut.

“Kita berharap Camat harus melakukan tugasnya sesuai porsi dan wewenang masing masing, jika tidak, maka hal ini dinilai sangat tidak menghargai hasil musyawarah, serta mengabaikan aturan perundang-undang yang berlaku,” tutur Tgk Panyang. (*)

Reporter : Muhammad Nasir | Editor : Salman

Artikel DPRK Abdya Minta Camat Serius Tindaklanjuti Laporan Admnistrasi Kependudukan pertama kali tampil pada Aceh Global News.

source https://www.acehglobalnews.com/daerah/dprk-abdya-minta-camat-serius-tindaklanjuti-laporan-admnistrasi-kependudukan/

Comments

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...

terrarium moss color African terrarium violet growing violets

You are viewing material about african violet growing in a terrarium If you are searching about african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase you've visit to the right page. We have 1 Pics about african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase like african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase and also african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase. Here you go: African Violet Growing In A Terrarium | African Violets, Glass Vase www.pinterest.com From the image source www.pinterest.com, you can see the beauty of the picture.African terrarium violet growing violets. African violet growing in a terrarium.Have you become tired of your desktop wallpaper or the wallpaper on your mobile device? Because we spend so much time on our computers and android devices, it's wonderful to have a variety of attractive backgrounds to look at. We've compiled a list of websites ...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ziaul Kamal

Search This Blog