Skip to main content

Ratusan Kades dan Aparatur Desa di Abdya Ikuti Bimtek Desa Anti Korupsi

Blangpidie, AcehGlobalNews – Ratusan Kepala Desa (Keuchik) dan Aparatur Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) Desa Anti Korupsi.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari sejak tanggal 23 – 24 Desember 2022 di Aula BAPPEDA kabupaten setempat.

Bimtek Anti Korupsi dengan tema “Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi” ini diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Manajemen Nasional (LDMN).

Peserta merupakan Kades dan Aparatur Desa dari 9 Kecamatan di Kabupaten Abdya yang meliputi Kecamatan Blangpidie, Susoh, Jeumpa, Kuala Batee, Babahrot, Setia, Tangan-tangan, Manggeng, dan Kecamatan Lembah Sabil.

Ketua Forum Keuchik Kabupaten Abdya, Venny Kurnia, mengatakan bahwa Pemerintah Desa sangat memerlukan sosialisasi tentang anti korupsi tersebut.

“Kegiatan bimtek anti korupsi ini sangat diperlukan dan sangat penting bagi kami para Keuchik. Apa lagi para pesertanya adalah Keuchik-keuchik baru semua,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Venny mengharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, Pemerintah Desa akan lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan desa dan menghindari kepala desa agar tidak terjerat dengan kasus korupsi.

“Kita ketahui kasus korupsi ini sangat sensitif, terkadang ada kegiatan yang kita selesaikan tepat waktu, namun karena administrasinya salah, itu juga bisa menjerat pimpinan di desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa,” terangnya.

Keuchik Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie itu juga menambahkan, kegiatan bimtek anti korupsi ini dilaksanakan selama dua hari mengingat di akhir tahun anggaran 2023 semua kegiatan sudah tuntas dilakukan.

“Jadi, di tahun 2022 sudah selesai semua kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimtek yang sudah tertera dalam Perbup. Artinya, sampai hari ini sudah 95 persen kegiatan yang sifatnya bimtek sudah tuntas dilaksanakan,” kata Venny.

Pantauan awak media turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi A DPRK Abdya, Sardiman, Ketua APDESI Abdya, Venny Kurnia, dan Kanit Tipikor Polres Abdya, Ipda Mohd Faris Idris, S.Tr.K. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/hukum/ratusan-kades-dan-aparatur-desa-di-abdya-ikuti-bimtek-desa-anti-korupsi/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cot Jeurat Raih Juara I Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan

“Alhamdulillah jumlah pengunjung posyandu semakin meningkat, rata-rata diatas 60 orang setiap bulannya,” sebut Syarifuddin. Blangpidie – Posyandu Desa Cot Jeurat, meraih juara I Posyandu terbaik Tahun 2022 di tingkat Puskesmas Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penghargaan posyandu terbaik itu berupa piagam penghargaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cot Jeurat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada 15 Desember 2022 lalu. Keuchik Gampong (Kades) Cot Jeurat, Syarifuddin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Puskesmas yang telah memilih desanya sebagai penyelenggara kegiatan posyandu terbaik di Kecamatan Blangpidie. [Foto] Suasana kegiatan posyandu desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Jum’at (17/2/2023). (AcehGlobalNews/SALMAN) “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Kader Posyandu dan PKK atas prestasi ini, semoga kita terus saling bahu membahu, berkerjasama menyukseskan kegiatan posyandu di desa agar menjad...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more