Skip to main content

Ratusan Kades dan Aparatur Desa di Abdya Ikuti Bimtek Desa Anti Korupsi

Blangpidie, AcehGlobalNews – Ratusan Kepala Desa (Keuchik) dan Aparatur Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) Desa Anti Korupsi.

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari sejak tanggal 23 – 24 Desember 2022 di Aula BAPPEDA kabupaten setempat.

Bimtek Anti Korupsi dengan tema “Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi” ini diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Manajemen Nasional (LDMN).

Peserta merupakan Kades dan Aparatur Desa dari 9 Kecamatan di Kabupaten Abdya yang meliputi Kecamatan Blangpidie, Susoh, Jeumpa, Kuala Batee, Babahrot, Setia, Tangan-tangan, Manggeng, dan Kecamatan Lembah Sabil.

Ketua Forum Keuchik Kabupaten Abdya, Venny Kurnia, mengatakan bahwa Pemerintah Desa sangat memerlukan sosialisasi tentang anti korupsi tersebut.

“Kegiatan bimtek anti korupsi ini sangat diperlukan dan sangat penting bagi kami para Keuchik. Apa lagi para pesertanya adalah Keuchik-keuchik baru semua,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Venny mengharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, Pemerintah Desa akan lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan desa dan menghindari kepala desa agar tidak terjerat dengan kasus korupsi.

“Kita ketahui kasus korupsi ini sangat sensitif, terkadang ada kegiatan yang kita selesaikan tepat waktu, namun karena administrasinya salah, itu juga bisa menjerat pimpinan di desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa,” terangnya.

Keuchik Gampong Guhang, Kecamatan Blangpidie itu juga menambahkan, kegiatan bimtek anti korupsi ini dilaksanakan selama dua hari mengingat di akhir tahun anggaran 2023 semua kegiatan sudah tuntas dilakukan.

“Jadi, di tahun 2022 sudah selesai semua kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bimtek yang sudah tertera dalam Perbup. Artinya, sampai hari ini sudah 95 persen kegiatan yang sifatnya bimtek sudah tuntas dilaksanakan,” kata Venny.

Pantauan awak media turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi A DPRK Abdya, Sardiman, Ketua APDESI Abdya, Venny Kurnia, dan Kanit Tipikor Polres Abdya, Ipda Mohd Faris Idris, S.Tr.K. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/hukum/ratusan-kades-dan-aparatur-desa-di-abdya-ikuti-bimtek-desa-anti-korupsi/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more