Skip to main content

Panwaslih Abdya: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Sangat Penting

“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih paham bagaimana nilai-nilai demokrasi Indonesia, dan juga masyarakat diminta untuk sama-sama menjaga dan melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkap Rismanidar.

Blangpidie, AcehGlobalNews – Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dinilai sangatlah penting, diantaranya untuk memastikan terlindunginya hak politik masyarakat dan untuk memastikan terwujudnya Pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya.

Hal itu disampaikan Rismanidar, Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Abdya yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas pada saat membuka Acara Sosialisasi Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Arena Motel Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (5/12/2022).

Rismanidar mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi bangsa dan ikut berpartisipasinya masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024 yang akan datang.

“Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih paham bagaimana nilai-nilai demokrasi Indonesia, dan juga masyarakat diminta untuk sama-sama menjaga dan melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkapnya.

“Selain itu juga untuk mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar masyarakat,” sambung Rismanidar

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, narasumber yang merupakan Wakil Dekan FISIP Universitas Teuku Umar (UTU), Afrizal Tjoetra, mengatakan bahwa partisipasi publik dalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi dan pemenuhan hak warganegara.

“Pengawasan partisipatif merupakan wujud nyata partisipasi publik dalam penyelenggaraan demokrasi,” kata Afrizal.

Untuk itu, tambahnya, Panwaslih sangatlah memerlukan dukungan kelompok kepentingan untuk Pemilu yang Jurdil.

“Begitu juga sebaliknya, masyarakat sipil memerlukan dukungan Panwaslih untuk melaksanakan pengawasan partisipatif tersebut,” tutur Afrizal.

Acara yang dipandu oleh alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Arif Faisal Djamin itu dihadiri oleh berbagai ormas dan tokoh masyarakat yang ada di Abdya. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/panwaslih-abdya-keterlibatan-masyarakat-dalam-pengawasan-pemilu-sangat-penting/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more