Skip to main content

Kisruh Satpol PP dengan BKPH Aceh Rebutan Aset Pemerintah

Reporter : Roni | Editor : Salman

Subulussalam, AcehGlobalNews – Buntut dari pengusaan aset (kantor) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP & WH) Kota Subulussalam oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), menuai kisruh, Kamis (1/12/2022).

Pasukan Satpol PP & WH Kota Subulussalam dan Dinas BKPH Wilayah Vl Provinsi Aceh menyatakan saling klaim atas aset tersebut.

Terlihat Jhoni Arizal, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Parawisata (Disporapar) Kota Subulussalam yang didampingi Asisten II Lidin Padang adu mulut dengan Irwandi, Kepala BKPH Wilayah Vl Provinsi Aceh.

Kadisporapar Kota Subulussalam, Jhoni menerangkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam sudah melayangkan surat permohonan hibah atau pelimpahan aset kantor tersebut kepada Pj. Gubernur Aceh.

Jhoni Arizal meminta kepada BKPH untuk sementara tidak menduduki fasilitas kantor dengan alasan saat ini Wali Kota Subulussalam sedang melobi Pj Gubernur Aceh terkait pelimpahan aset milik provinsi tersebut kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

“Kita tunggu dulu balasan dari Pj Gubernur. Ini kan masih proses Pak. Hargailah Pemerintah Kota Subulussalam,” ungkap Jhoni.

Sementara itu, Kepala BKPH Wilayah VI Provinsi Aceh, Irwandi mengaku pihaknya hanya menertibkan aset kehutanan Aceh sesuai dengan legalitas dan bukti-bukti hak kepemilikan aset. Bahkan, Ia menyebut lokasi tersebut adalah aset dinas kehutanan Provinsi Aceh.

“Nanti kalau balasan surat sudah dibalas oleh pak gubernur, bahwa kepemilikan aset diberikan kepada pemerintah Kota Subulussalam Kami akan keluar dari kantor ini,” tegas Irwandi

“Kami juga tidak mungkin duduki kantor BKPH Subulussalam kalau bukan diperintahkan oleh atasan kami,” imbuh Irwandi.

Menanggapi polemik saling klaim kepemilikan aset itu, Kapolsek Simpang Kiri, Iptu Arianto terlihat dilokasi mengajak kedua belah pihak untuk tidak saling menyalahkan.

“Lebih baik bapak-bapak komunikasikan dengan baik melalui pimpinan masing-masing, jangan kita bertekak disini, malu kita dilihat orang ramai,” ujar Iptu Arianto.

Pantauan Acehglobalnews di lokasi juga turut terlihat Wakil Walikota Subulussalam, Drs Salmaza, dan Sahidin Berampu S,H Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Subulussalam. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/kisruh-satpol-pp-dengan-bkph-aceh-rebutan-aset-pemerintah/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more