Skip to main content

KKR Aceh bersama Bappeda Se Aceh Bahas Rekomendasi Reparasi

Aceh Besar, Acehglobalnews – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengadakan Seminar Pengintegrasian Rekomendasi Reparasi, Rabu 23 November 2022 di salah satu hotel dalam kawasan kabupaten Aceh Besar.

Seminar tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang diwakili Bapak Drs Bukhari MM selaku Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Aceh.

Bukhari menyampaikan bahwa sangat tepat acara seminar ini diselenggarakan dan melibatkan peserta dari perwakilan Bappeda kabupaten kota dan provinsi Aceh.” Ungkapnya.

Tambahnya, langkah langkah pengintegrasian rekomendasi reparasi KKR Aceh sangat menarik untuk kita bahas bersama dan sebagai amanat dalam Qanun KKR Aceh nomor 17 tahun 2013 yang melakukan reparasi terhadap para korban pelanggaran HAM Aceh adalah pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari KKR Aceh yaitu ketua KKR Aceh Masthur Yahya S.H, M.hum, ketua Pokja Reparasi KKR Aceh Yuliati, S.H, dan koordinator bidang penerapan dan penegakan hukum daan HAM BAPPENAS, Dian Ruhama,SH., M.H.

Selain itu juga hadir Komisioner KKR Aceh, Safriandi (Pokja Rekonsiliasi) dan Bustami (Pokja Pengungkapan Kebenaran), dan Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang juga merangkap Kepala Sekretariat KKR Aceh Dr. Syukri M.Yusuf.

Seminar ini diikuti oleh Bappeda Aceh dan 14 kabupaten/kota se Aceh yang merupakan wilayah yang sudah pernah diambil pernyataan oleh KKR Aceh semenjak 2017, kemudian turut juga mengundang perwakilan masyarakat sipil (MATA dan Katahati Institue).

Ketua KKR Aceh Masthur Yahya berharap dengan acara seminar ini, semoga Gubernur Acah mengarahkan kepada- kepala Bappeda kabupaten/kota seluruh Aceh, agar bisa diintegrasikan kedalam program – program pembangunan daerah baik provinsi mau kabupaten kota seluruh Aceh, terutama yang di wilayahnya sudah diambil pernyataan oleh KKR Aceh. (Ril)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/kkr-aceh-bersama-bappeda-se-aceh-bahas-rekomendasi-reparasi/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...