Skip to main content

Ini Lima Prioritas Arah Pembangunan Abdya Tahun 2023

Blangpidie, Acehglobalnews — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya), resmi menetapkan 5 (lima) prioritas yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2023 mendatang.

“Pertama, percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Kedua, penguatan infrastruktur, dan konektivitas antar wilayah berbasis pelestarian lingkungan hidup, serta tanggap bencana,” kata Pj Bupati Abdya, H Darmansah, saat rapat paripurna pembahasan RAPBK tahun 2023, di Gedung DPRK setempat, Kamis (3/11/2022).

Ketiga, tambah Darmansah, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berakhlak mulia. Selanjutnya, keempat, yaitu penguatan layanan sosial dan kesehatan, serta kelima reformasi birokrasi.

Pj Bupati menjelaskan, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Tahun 2023 tersebut diutamakan dapat menyelesaikan beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Abdya tahun 2023.

Ia mengatakan RKPK tersebut merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Abdya periode tahun 2023-2026. Dengan mengangkat tema: “Percepatan Pemulihan Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal, Penguatan Layanan Sosial dan Kesehatan serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berkelanjutan.”

Penyusunan APBK tahun anggaran 2023 ini berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023.

“Dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, maka juga terjadi perubahan pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenkulatur dan kita diarahkan untuk menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran,” terang Darmansah.

Dalam struktur RAPBK Abdya tahun anggaran 2023 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 757.930.195.477. Pendapatan tersebut terdiri dari, pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 96.442.323.951, pendapatan transfer sebesar Rp. 645.484.708.026, dan lain-lain pendapatan kabupaten yang sah direncanakan sebesar Rp. 16.003.163.500.

Sementara untuk, belanja daerah dalam RAPBK tahun 2023 tersebut, direncanakan sebesar Rp. 879.462.644.255, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pj Bupati Darmansah juga merincikan rencana alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah itu, direncanakan sebesar Rp. 124.532 448.778, yang bersumber dari estimasi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2022. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000.

“Semoga rancangan dimaksud dapat dibahas bersama secara komprehensif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Qanun. Saya perintahkan kepala SKPK agar dalam pembahasan tidak boleh mewakili,” ucap Darmansah.

Pj Bupati juga menyampaikan, bahwa Pemkab Abdya tetap berupaya melakukan pengelolaan keuangan kabupaten untuk mewujudkan kondisi keuangan kabupaten yang sehat dan transparan.

Perumusan kebijakan keuangan juga senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian prioritas pembangunan kabupaten, peningkatan perlindungan sosial.

“Termasuk dalam hal ini upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja,” pungkasnya. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/ini-lima-prioritas-arah-pembangunan-abdya-tahun-2023/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more