Skip to main content

Alokasi Kursi DPRK Subulussalam Bakal Berubah

Subulussalam, AcehGlobalNews – Alokasi Kursi Dapil Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam pada pemilihan legislatif 2024 mendatang bakal berubah. Sebagaimana lampiran berita acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam bernomor 265.1/Pt.01.3-BA/1175/2022, tertanggal 19 November 2022.

Ketua KIP Kota Subulussalam, Asmiadi, SKM, MM saat dikonfirmasi AcehGlobalNews mengatakan hal itu sesuai dengan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRK Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jumlah kursi DPRK Subulussalam tidak berubah yakni 20 kursi.

Dijelaskan Asmiadi, terdapat dua dari empat daerah pemilihan (Dapil) dalam rancangan yang mengalami perubahan alokasi kursi anggota DPRK 2024 mendatang, yakni Dapil Penanggalan yang pada Pileg 2019 mendapat jatah tiga kursi menjadi empat kursi.

Kemudian, Dapil Rundeng dan Longkip yang sebelumnya mendapat alokasi lima kursi menjadi empat kursi. Sementara untuk Dapil Simpang Kiri dan Dapil Sultan Daulat tidak mengalami perubahan, dimana masing-masing dapil mendapat jatah delapan dan empat alokasi kursi DPRK Subulussalam.

“Namun itu masih dalam tahapan rancangan. Kita akan melakukan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi tersebut pada 7 Desember 2022,” ujar Asmiadi, Rabu (23/11/2022).

Setelah uji publik selesai dilaksanakan, KIP Kota Subulussalam akan melakukan finalisasi dan penetapan rancangan pemetaan dapil Anggota DPRK pada 8 Desember 2022. Tahapan selanjutnya hasil finalisasi itu akan disampaikan ke KIP Provinsi Aceh dan selanjutnya dilaporkan ke KPU RI.

Asmiadi menjelaskan, rancangan alokasi kursi itu berdasarkan jumlah penduduk Kota Subulussalam yang dirilis Komisi Pemilihan Umum RI sebanyak 96.296 jiwa. Dengan rincian Dapil Simpang Kiri 38.359 jiwa, Penanggalan 18.154 jiwa, Sultan Daulat 18.006 jiwa, Runding 14.900 jiwa dan Longkib 6.877 jiwa.

“Penetapan dapil dan alokasi kursi ini akan disampaikan awal 2023 akan datang. Saat ini kami masih fokus dalam tahap pemetaan,” pungkas Asmiadi.[]



source https://www.acehglobalnews.com/headline/alokasi-kursi-dprk-subulussalam-bakal-berubah/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more