Skip to main content

Pemkab Abdya Tinjau Lokasi Lahan Pertanian untuk Eks Kombatan GAM

Blangpidie, AcehGlobalnews.com — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya) melakukan survey langsung ke lokasi calon lahan pertanian yang rencananya akan dibagikan kepada para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tapol/napol dan korban konflik di kabupaten setempat.

Dalam pelaksanaan survey itu, dihadiri Pemkab Abdya yang diwakili Kadis Pertanahan, Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Blangpidie, Camat Babahrot, Keuchik Gampong Alue Dawah, dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) 013/Blangpidie beserta anggota.

Kadis Pertanahan Abdya, Rizal, S.Mn, mengatakan, survey lokasi yang dilakukan pihaknya merupakan tindak lanjut dari rapat penyelesaian mengenai lahan pertanian untuk mantan kombatan GAM dan korban konflik di kabupaten setempat.

“Survey ini kita laksanakan kemarin, dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Rizal, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (4/9/2022).

Ia menjelaskan, survey lahan yang berlokasi di kilometer 14 Kecamatan Babahrot itu sesuai arahan Pj Bupati Abdya untuk menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan di pendopo Bupati pada pekan lalu.

Dalam rapat tersebut melibatkan pihak Forkopimkab Abdya dan KPA 013 Blangpidie, serta juga dihadiri pihak BPN, dan BKPH setempat.

Foto bersama Kadis Pertanahan, BKPH Blangpidie, Camat Babahrot, Keuchik Gampong Alue Dawah, dan Ketua KPA 013/Blangpidie beserta anggota saat survey lokasi lahan pertanian di Kecamatan Babahrot. (Foto: AGN/IST)

“Jadi, hasil rapat Minggu lalu di Pendopo Bupati Abdya menyimpulkan bahwa calon lahan pertanian untuk mantan Kombatan GAM dan korban konflik di sepakati di kilo meter 14 Kecamatan Babahrot yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” jelasnya.

Oleh karenanya, tambah Rizal, Pemkab Abdya bersama pihak terkait melakukan survey dan peninjauan lokasi calon lahan pertanian sebelum dilakukan permohonan pelepasan kawasan hutan lindung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kepada Gubernur Aceh.

“Tentunya, kita berharap agar kawasan hutan lindung yang di mohon nantinya dapat direalisasikan sebagaimana harapan perdamaian yang tertuang dalam butir – butir MoU Helsinki pada poin 3.2.5. huruf a,b, dan c,” terangnya.

Terkait persolaan calon lahan pertanian ini, lanjut Rizal, Pj Bupati Abdya Darmansah, sangat komit dan serius agar permohonan tersebut dapat direalisasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

“Bapak bupati sangat serius dalam hal ini, buktinya beliau merespon dan menanggapi dengan cepat terkait masalah lahan tersebut. Namun demikian, karena kewenangan ini merupakan ramahnya Pemerintah Pusat dan provinsi, jadi, kita di selaku pemerintah kabupaten hanya bisa mengusulkan. Dan kami berharap hal ini dapat di kawal bersama-sama,” katanya. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/pemkab-abdya-tinjau-lokasi-lahan-pertanian-untuk-eks-kombatan-gam/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more