Skip to main content

33 Pendamping Lokal Desa di Abdya Siap Disertifikasi

Blangpidie, AcehGlobalnews — Sebanyak 33 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari jenjang Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), siap disertifikasi.

Hal itu terlihat para pelaku pemberdayaan masyarakat desa itu mengikuti rapat koordinasi teknis (Rakornis) tentang penyusunan portofolio untuk memperoleh sertifikasi TPP tahun 2022, di Aula Bappeda kabupaten setempat, Senin (24/10/2022).

Kegiatan itu difasilitasi oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pendamping Masyarakat Desa Nusantara (APMDN) Kabupaten Abdya.

Dalam kegiatan tersebut yang menjadi pemateri, yakni Yosi Suryaningrat dari DPW APMDN Aceh dan TAPM Abdya, Nuzuli S.Pd.

Ketua DPC APMDN Abdya, Ir. H Teuku Jasman mengatakan, tujuan Rakornis ini agar TPP yang bertugas melakukan pendampingan desa di wilayah Abdya dapat memahami kelengkapan bahan portofolio untuk memperoleh sertifikasi sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat desa.

“Sertifikasi TPP ini berdasarkan Kepmenaker Nomor 201 Tahun 2021 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, diharapkan dapat memberikan kinerja yang lebih lagi bagi TPP, baik dari jenjang PLD maupun PD dan TA,” ujar Teuku Jasman yang juga Koordinator Kabupaten TPP Abdya itu.

Ia menjelaskan, banyak materi yang akan disampaikan pada rakornis ini, diantaranya meliputi fasilitasi pendataan desa, pembangunan desa, pertanggungjawaban keuangan desa, dan melakukan fasilitasi pembentukan, serta pendampingan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Selain itu, dalam rakornis ini para TPP juga dibekali secara profesional tentang penyusunan laporan hasil kinerja pendampingan, yaitu melalui aplikasi Daily Report (DRP) yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa,” terangnya.

Proses sertifikasi TPP ini, sebut Teuku Jasman, juga sesuai dengan amanat Permendesa No 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum PendampinganMasyarakat Desa dan Kepmendesa No 40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

“Karena itu, pelaksanaan rakornis ini untuk membantu dan menjembatani para TPP P3MD Abdya agar nantinya mereka lebih mudah dalam menyiapkan dokumen portofolio sertifikasi tersebut,” tuturnya.

Teuku Jasman juga mengatakan, usai pelaksanaan rakornis ini, nantinya DPC APMDN Abdya akan terus membimbing para TPP Abdya sampai yang bersangkutan memperoleh sertifikasi.

“Seusai rakornis ini, para TPP akan terus mendapatkan bimbingan tentang penyusunan portofolio dari pengurus DPC APMDN Abdya sampai portofolionya siap di assessment oleh asesor,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Rakornis itu dilakukan menjelang proses assesment sertifikasi TPP yang direncanakan pada awal November tahun 2022 ini.

Seluruh TPP wajib mengikuti sertifikasi tersebut, mulai dari jenjang PLD, PD, TAPM Kabupaten dan TAPM Provinsi serta Pendamping Tingkat Nasional sekalipun, yang nantinya akan dilakukan secara berjenjang.

Sertifikasi itu juga akan menjadi pegangan bagi TPP nantinya dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat, dan sebagai persyaratan kelayakan kerja sebagai seorang pendamping profesional.

Turut hadir dalam kegiatan rakornis TPP Abdya tersebut, para Tenaga Ahli (TA) TPP P3MD Kabupaten Abdya, dan seluruh jajaran pengurus DPC APMDN Abdya. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/33-pendamping-lokal-desa-di-abdya-siap-disertifikasi/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more

terrarium moss color African terrarium violet growing violets

You are viewing material about african violet growing in a terrarium If you are searching about african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase you've visit to the right page. We have 1 Pics about african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase like african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase and also african violet growing in a terrarium | African violets, Glass vase. Here you go: African Violet Growing In A Terrarium | African Violets, Glass Vase www.pinterest.com From the image source www.pinterest.com, you can see the beauty of the picture.African terrarium violet growing violets. African violet growing in a terrarium.Have you become tired of your desktop wallpaper or the wallpaper on your mobile device? Because we spend so much time on our computers and android devices, it's wonderful to have a variety of attractive backgrounds to look at. We've compiled a list of websites ...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more