Skip to main content

Tulooong..!!! Forum Keuchik Desak Pemda Abdya Prioritaskan Program Usulan Gampong

Blangpidie, AcehGlobalnews.com — Forum Komunikasi Keuchik Kabupaten (FK3) Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk merealisasikan setiap usulan program prioritas masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat gampong.

“Selama ini setiap usulan masyarakat yang hadir dalam musrenbang gampong selalu mentok atau tidak terwujud. Bahkan kami Keuchik dan perangkat gampong sudah menggebu-gebu memperjuangkannya di musrenbang kecamatan, namun endingnya ketika naik ke musrenbang kabupaten, selalu usulan itu hilang alias tak terealisasi,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Keuchik Kabupaten (FK3)Abdya, Venny Kurnia, Senin (19/9/2022).

Karena itu, Venny meminta Pemda Abdya melalui Bappeda agar setiap usulan masyarakat yang sudah dinaikkan melalui musrenbang kecamatan dapat diprioritaskan dan diperjuangkan terwujud untuk kepentingan masyarakat banyak tanpa dipolitisasi oleh pihak-pihak lain di tingkat kabupaten.

“Tulooong…pemerintah kabupaten Abdya mengakomodir dan merealisasikan usulan program prioritas masyarakat yang sudah dilahirkan dari musrenbang di tingkat gampong,” pintanya dengan nada memelas.

“Kami juga mendukung peryataan salah seorang Anggota DPRK Abdya, dari fraksi Gerindra Zulfan yang sebelumnya juga meminta Bappeda memprioritaskan untuk merealisasikan usulan masyarakat dari hasil musrenbang di tingkat gampong,” imbuh Venny.

Menurutnya, hal ini sudah kerap sekali terjadi dari tahun ke tahun dilaksanakan musrenbang, baik musrenbang di tingkat gampong, kecamatan maupun musrenbang kabupaten, setiap usulan program prioritas masyarakat sudah sangat sukar sekali terwujud.

Akibatnya, masyarakat pun mengaku sudah malas jika diundang untuk menghadiri acara musrenbang gampong, alasannya sederhana, yaitu usulan mereka silih berganti tahun tidak pernah terealisasi.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena musrenbang diadakan setiap tahun dan gampong setiap mengusulkan program atau usulan pasti atas dasar kebutuhannya. Sementara, untuk kegiatan musrenbang saja menghabiskan uang ratusan juta rupiah, akan tetapi usulan masyarakat dari hasil musrenbang gampong ibaratnya seperti jauh panggang dari api,” sebut Venny dengan nada kesal.

Keuchik Gampong Guhang ini juga menyampaikan bahwa usulan-usulan masyarakat yang telah dilahirkan dalam forum musrenbang gampong itu apabila sering tidak terwujud, maka sama saja pemerintah telah memberikan harapan palsu kepada mereka.

“Persoalannya, sekarang anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat pun ke gampong terbatas, apalagi dalam penggunaannya sudah diatur oleh regulasi mulai dari peraturan menteri hingga Perbup. Sehingga, tidak mampu mengakomodir usulan masyarakat yang memerlukan pagu anggaran besar dan tentunya ini diakomodir di ranah tingkat kabupaten,” jelasnya seraya dibenarkan oleh Keuchik Gampong Lhung Tarok, M. Jakfar.

Disamping itu, Venny juga berharap kepada anggota DPRK Abdya dalam wilayah masing-masing daerah pemilihan (Dapil) untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat yang telah diusung dari hasil musrenbang gampong tersebut.

“Kami bermohon tolong bapak-bapak anggota dewan terhormat untuk mengakomodir juga setiap usulan masyarakat di tingkat gampong yang tidak mampu ditampung oleh dana desa dan anggaran kabupaten, agar juga bisa dimasukkan dalam dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRK, sebab bapak-bapak ini dipilih oleh masyarakat di dapil masing-masing, jadi sudah menjadi kewajiban menyerap aspirasi mereka,” pintanya. (*) 



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/tulooong-forum-keuchik-desak-pemda-abdya-prioritaskan-program-usulan-gampong/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...