Skip to main content

Pj Walikota Banda Aceh Disarankan Bangun Sinergitas dengan Berbagai Elemen

Banda Aceh, AcehGlobalnews.com — Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) menyebut Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq terlihat masih kurang memahami persoalan kota Banda Aceh secara baik dan terkesan masih meraba-raba.

Bakri Siddiq dilantik sebagai Pj Walikota Banda Aceh pada Kamis (7/7/2022) lalu. Sosok birokrat senior asal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, kini sudah memasuki pertengahan bulan ketiga memimpin daerah ibu kota Provinsi Aceh ini.

“Memang memimpin Kota Banda Aceh yang penuh dengan keberagaman itu bukanlah perkara mudah, namun seorang Pj Walikota harus pandai membawa diri dan terus melakukan langkah-langkah bersinergi,” kata Ketua FPMPA, Muhammad Jasdi, Kamis (15/9/2022).

Menurut Jasdi, skil memimpin Banda Aceh itu tak hanya cukup dengan jenjang akademik dan kemampuan pribadi saja. Melainkan juga harus mampu merangkul berbagai elemen yang ada di dalam daerah.

“Seyogyanya Pj Walikota Bakri Siddiq sejak awal sudah melakukan langkah-langkah penguatan internal pemerintahannya, bukan justru di bola-bola, sekali ke kanan, dua kali ke kiri oleh para pemain di birokrasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika memang Pj Walikota belum tuntas memahami persoalan pemerintahan kota Banda Aceh, maka alangkah elok meminta masukan kepada para tokoh dan para senior. “Bukan malah terkesan menerawang,” sebut pria yang akrab disapa Jhon itu.

Menurutnya lagi, Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq juga jangan terlalu terobsesi dengan pencitraan yang relatif lebay, namun yang diperlukan saat ini bagaimana menunjukkan kerja nyata dan tuntas, sehingga dengan sendirinya citra yang positif akan terbangun di mata publik.

“Tentunya sebagai sosok yang ditunjuk Mendagri untuk memimpin Banda Aceh selama satu tahun sesuai SK yang telah ditetapkan, Pj Walikota Bakri Siddiq semestinya lebih fokus menuntaskan program-program RPJM hingga tahun 2022,” pinta Jhon.

“Dan juga program-program prioritas pemerintah pusat di Banda Aceh. Jadi, dengan waktu yang relatif singkat itu terlalu muluk-muluk rasanya jika mencoba mencanangkan sesuatu yang hanya sebatas obsesi tapi perlu waktu lama untuk terealisasi,” sambungnya.

Jhon berpendapat, Pj Walikota semestinya lebih fokus mengerjakan program yang bermanfaat dalam jangka pendek dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan berangan-angan terlalu tinggi dan terus terbuai bisikan maupun obsesi, nanti khawatirnya masa jabatan sebagai penjabat berakhir, namun tak ada hal nyata yang menyentuh rakyat yang mampu dilakukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Jhon, jika Pj Walikota Bakri Siddiq terlalu lama mengambil langkah kongkrit untuk melakukan program jangka pendek yang sifatnya ril, maka sangat memungkinkan hasil evaluasi Kemendagri selama tiga bulan pertama, Pj Walikota tersebut akan mendapatkan peringatan.

“Bahkan sah-sah saja jika Mendagri berdasarkan permintaan masyarakat dan hasil evaluasi malah mencopot yang bersangkutan sebelum SK nya berakhir selama satu tahun, ini tentu akan sangat disayangkan nantinya,” imbuhnya.

Dia kembali mendesak Pj Walikota Banda Aceh untuk fokus penguatan internal dan membangun sinergisitas demi menghasilkan solusi kongkrit terhadap persoalan yang ada.

“Kuatkan internal pemerintah, hindari pencitraan berlebihan lalu bangun sinergisitas agar dapat mewujudkan program jangka pendek yang bermanfaat kepada rakyat. Pj Walikota jangan terlalu sering mendengarkan hembusan angin segar hingga terpolarisasi dengan dinamika perpolitikan yang ada, lebih baik fokus tujukkan kerja nyata. Apalagi masyarakat Banda Aceh pada umumnya belum merasakan sentuhan langsung yang nyata dari penjabat walikota utusan mendagri tersebut,” tegasnya.

Selain itu, Jhon juga mengingatkan agar Pj Walikota harus menghindari masukan-masukan yang bersifat merusak silaturrahmi dan mengadu domba.

“Jika memang semangat silaturrahmi yang ingin dikedepankan sebagai wujud Aceh Meutaloe wareh, gaseh meugaseh bila meubila, maka pihak-pihak yang memberi masukan yang berpotensi merusak silaturrahim dan adu domba harus dihindari,

Biasanya pihak-pihak seperti itu hanya ingin mendapatkan posisi strategis dengan menyalahkan berbagai pihak lainnya, sehingga ujung-ujungnya malah bertentangan dengan semangat silaturrahmi yang selama ini selalu didengungkan oleh Pj Walikota Bakri Siddiq,” tuturnya. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/pj-walikota-banda-aceh-disarankan-bangun-sinergitas-dengan-berbagai-elemen/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...