Skip to main content

Mensos Ingatkan Uang BLT BBM Bukan Untuk Beli Rokok

Jakarta, AcehGlobalnews.com — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengingatkan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tidak untuk membeli rokok. Melainkan dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari atau sembako.

Ia menginginkan agar bantuan yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) itu jadi tepat guna. Dalam penyaluran Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia.

Dikatakan Risma, BLT BBM ini merupakan dukungan pemerintah ditengah kenaikan harga BBM yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.

“Saya berharap ini digunakan memang untuk mensuport kenaikan-kenaikan harga, jadi bukan untuk rokok, bukan untuk yang lainnya. Tapi memang untuk kebutuhan pokok sehari-hari,” kata Risma dilansir RRI, Kamis (15/9/2022).

“Kenapa? Supaya masyarakat tidak kekurangan gizi dan sebagainya. Terutama yang ada anak-anak,” katanya menambahkan.

Risma memastikan penyaluran BLT BBM sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. Hanya saja, memang membutuhkan proses terutama melakukan pembayaran bantuan uang tunai pada para keluarga penerima manfaat.

Ia menjamin, bahwa tidak ada pemotongan apapun dalam penyaluran BLT BBM tersebut. Para penerima manfaat dipastikan mendapatkan dengan penuh haknya. Mengingat, mereka menerima langsung bantuan tersebut di Kantor Pos secara tunai.

“Kemudian dia direct terima cash, gitu. Masyarakat nerima langsung duitnya jadi ga ada yang motong-motong,” tegas Risma.

BLT ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM dalam bentuk program bantalan sosial untuk masyarakat kurang mampu.

Pemerintah memberikan BLT BBM selama empat bulan dengan besaran Rp 150.000 per bulan. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, setiap tahapnya penerima manfaat langsung menerima sekaligus dua bulan.

Adapun tahap awal disalurkan September dengan besaran Rp 300.000. Kemudian sisanya tahap kedua disalurkan bulan Desember 2022 mendatang.

Selain menggelontorkan BLT BBM, pemerintah melalui Kemensos juga menyalurkan bantuan program Sembako senilai Rp200.000 untuk bulan September 2022.

Dalam surat pemberitahuan pencairan BLT BBM, secara tertulis pemerintah juga telah mengingatkan agar penerima memanfaatkan dengan baik bantuan tersebut.

“Penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Program Sembako bulan September tidak diperkenankan membeli rokok, minuman keras dan Narkotika,” tulis keterangan dalam surat tersebut.

Disamping itu, dalam penyaluran dana BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat juga dilarang ada pemotongan apapun dan oleh pihak manapun.

“Jika ada pemotongan dana BLT BBM dan Sembako September 2022 oleh petugas kantor Pos silahkan laporkan dengan menghubungi Nomor WA 0812-2333-0332 (PT Pos Indonesia) atau 0811-10-222-10 dengan melampirkan bukti terkait,” demikian bunyi poin terakhir dalam surat pemberitahuan tersebut. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/headline/mensos-ingatkan-uang-blt-bbm-bukan-untuk-beli-rokok/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more