Skip to main content

KPA Blangpidie “Serbu” DPRK Abdya, Tagih Janji Damai MOU Helsinki

Blangpidie, AcehGlobalnews.com — Sejumlah anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), ‘serbu’ Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Jum’at (23/9/2022).

Kedatangan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Abdya ke gedung terhormat itu, dalam rangka membahas dan menagih janji yang tertuang dalam butir-butir nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu.

Mantan Panglima Daerah (Pangda) GAM Wilayah 013 Blangpidie, Tgk. Mustiari mengatakan, pihaknya berdelegasi ke gedung DPRK Abdya menuntut pemerintah agar segera menepati janji yang telah diutarakan untuk mensejahterakan warga, baik itu masyarakat, korban konflik, dan mantan kombatan.

“Kedatangan kami ke sini dalam rangka menuntut hak yang tercantum dalam perjanjian MoU-Helsinki tentang mengalokasikan lahan untuk eks kombatan GAM. Namun, perjanjian tersebut hingga saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ujar Mustiari.

Pria akrab dipanggil Mus Seudong itu menuturkan, bahwa pihaknya akan segera menduduki dan menyegel Gedung DPRK Abdya dan Gedung Kantor Bupati Abdya, jika perjanjian perdamaian tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah.

“Kami meminta kepada Pemerintah RI tuntaskanlah masalah ini. Jika masalah ini tidak dituntaskan, jangan salahkan kami pada suatu hari nanti kami akan menduduki dan menutup kantor ini. Sudah 17 tahun kami eks kombatan GAM menunggu janji dari pemerintah atas lahan yang akan dibagikan kepada para eks kombatan, namun hingga hari ini kami eks kombatan GAM dari wilayah 013 Blangpidie tak kunjung mendapatkan lahan tersebut,” ungkapnya.

Ditanyakan terkait pembagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi yang terletak di Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Abdya, menurutnya perkara tersebut belum selesai bahkan masih bersengketa antara pemerintah dan pihak perusahaan. Namun, kedatangan pihaknya ke Gedung DPRK tidaklah berkaitan dengan lahan bekas HGU PT. CA.

Bahkan, kata dia, sebagian lahan bekas eks PT. CA juga sudah dikuasai oleh masyarakat, sehingga pihaknya tidak mungkin menerima lahan tersebut guna menghindari konflik antara PT. CA dan masyarakat disana yang terlebih dulu sudah menggarap lahan tersebut.

“Bukan lahan plasma atau tora eks HGU PT. CA yang kami minta. Yang kami tuntut adalah janji Pemerintah RI dengan GAM tentang pembagian lahan untuk eks kombatan GAM, korban konflik dan masyarakat. Kalau lahan bekas eks HGU PT. CA kami melihat disana banyak kali permasalahan, diantaranya sebagian lahan sudah dikuasai oleh masyarakat dan proses kejelasan hukum dengan PT. CA sampai sekarang belum tuntas, dan kami menakuti kalau nanti kehadiran kami disana jadi konflik lagi dengan masyarakat, jadi untuk menghindari konflik itu biar kami mengalah saja dan lahan itu berikan saja kepada masyarakat,” jelas Mus Seudong.

Dalam memenuhi lahan yang diperuntukkan kepada bagi eks kombatan GAM, Mus Seudong memberi saran kepada pemerintah dan DPRK Abdya untuk melihat bersama lahan kosong yang masuk dalam hutan lindung di daerah Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, kabupaten setempat, atau lebih tepatnya di sekitar lahan pelataran Krueng Sapi.

Dimana, kata dia, di sana pihaknya melihat masih ada lahan kosong yang belum digarap oleh masyarakat. Sehingga menurutnya, lahan tersebut sangat cocok diperuntukkan bagi eks kombatan GAM Abdya meskipun jauh dari jalan nasional pihak ikhlas menerima apabila lahan tersebut diberikan kepada mereka.

“Kalau memang lokasi lahan ini cocok, kami beri solusi kepada legislatif DPRK dan pemerintah untuk bersama-sama meninjau kesana, nanti kalau memang cocok berikan rekomendasi kepada kami untuk menggarap lahan ini sebanyak 2000 hektar untuk seluruh anggota eks kombatan GAM wilayah 013 Blangpidie Abdya,” katanya.

Mus Sudong juga mengatakan, pemerintah Gayo Lues sudah merealisasikan lahan bagi eks kombatan GAM disana dengan menerima usulan atau solusi yang diberikan eks kombatan GAM untuk menggarap lahan hutan lindung yang ada disana.

“Sekarang eks kombatan GAM Gayo Lues sudah mulai menggarap lahan itu. Maka dari itu kami berharap kepada pemerintah untuk segera merealisasikan lahan kepada kami. Dan disini juga perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami perjuangkan ini bukan hanya semata untuk kami, tapi juga untuk anak yatim korban konflik, inong bale dan bagi syuhada yang meninggal waktu konflik dulu. Kami juga menegaskan perjuangan ini akan terus kami perjuangkan selama belum dipenuhi janji ini,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadli mengatakan, bahwa pihaknya mendukung penuh atas tuntutan eks kombatan GAM Abdya untuk segera menerima lahan. Sebab, kata dia, sudah selayaknya eks kombatan GAM Abdya menerima lahan yang sudah lama ditunggu.

“Kita juga mengapresiasi atas ide dan gagasan terkait lokasi lahan yang telah ditunjuk oleh mereka, apalagi mereka menunjukkan lokasi lahan itu dengan tujuan menghindari konflik antara masyarakat yang sudah duluan menggarap lahan bekas eks HGU PT CA,” ungkap Hendra yang ikut diamini oleh Sardiman dan Yusran Adek.

Oleh sebab itu, kata dia, untuk melakukan peninjauan lokasi lahan tersebut dalam waktu dekat DPRK Abdya akan menyurati Pj Bupati Abdya, Badan Pertanahan (BPN), Dinas Pertanahan untuk bisa secara bersama melihat lahan yang menjadi rekomendasi eks kombatan GAM wilayah 013 Blangpidie.

“Perlu kami sampaikan sekali lagi, kami sangat mendukung penuh supaya eks kombatan GAM segera menerima lahan, karena memang itu sudah menjadi hak bagi mereka menerima lahan itu, jadi bagi saya sudah cukuplah selama ini mereka menunggu janji, dan perlu juga kita ketahui kalau ini bisa terpenuhi maka akan mendorong ekonomi masyarakat kita di Abdya, serta kalau kehidupan mereka baik perputaran ekonomi di Abdya juga semakin membaik kedepannya,” katanya.(*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/kpa-blangpidie-serbu-dprk-abdya-tagih-janji-damai-mou-helsinki/

Comments

Popular posts from this blog

Cot Jeurat Raih Juara I Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan

“Alhamdulillah jumlah pengunjung posyandu semakin meningkat, rata-rata diatas 60 orang setiap bulannya,” sebut Syarifuddin. Blangpidie – Posyandu Desa Cot Jeurat, meraih juara I Posyandu terbaik Tahun 2022 di tingkat Puskesmas Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penghargaan posyandu terbaik itu berupa piagam penghargaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cot Jeurat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada 15 Desember 2022 lalu. Keuchik Gampong (Kades) Cot Jeurat, Syarifuddin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Puskesmas yang telah memilih desanya sebagai penyelenggara kegiatan posyandu terbaik di Kecamatan Blangpidie. [Foto] Suasana kegiatan posyandu desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Jum’at (17/2/2023). (AcehGlobalNews/SALMAN) “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Kader Posyandu dan PKK atas prestasi ini, semoga kita terus saling bahu membahu, berkerjasama menyukseskan kegiatan posyandu di desa agar menjad...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...