Skip to main content

IMM Abdya Minta Pemerintah Cabut Keputusan Naikkan Harga BBM

Blangpidie, AcehGlobalnews.com — Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa (PC IMM) Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), meminta Pemerintah pusat untuk mencabut keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Sebab, menurut IMM Abdya, keputusan tersebut dinilai sepihak dan melukai hati masyarakat yang ekonominya berada pada golongan menengah ke bawah.

“Kenaikan harga BBM melukai banyak hati rakyat khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah, seperti petani, wiraswasta dan kaum pekerja buruh. Terkait hal ini, kami menolak keras atas kenaikan harga BBM tersebut,” ungkap Ketua PC IMM Abdya, Riko Juanda melalui Ketua Bidang Hikmah, Said Dahlan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

PC IMM Abdya, kata Said, juga menilai pemerintah saat ini terlalu konyol dalam memberikan keputusan yang tidak ada kesepakatan atau keberpihakannya kepada masyarakat. Naiknya harga BBM akan berefek pada kenaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Menurut Said, keputusan yang dibuat tersebut adalah sikap pengabaian negara terhadap kebutuhan dasar warga negara dalam bentuk kejahatan hak azasi manusia, sekaligus bentuk gagalnya kepemimpinan nasional dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

“Saat ini harga bahan pokok semakin naik dan melambung tinggi. Hal itu, tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat yang diterima saat ini, padahal pemerintah harus memprioritaskan masyarakat yang masih merindukan sentuhan yang layak melalui keputusan yang berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Said yakin, hari ini masyarakat mulai mengeluh terhadap keputusan kenaikan BBM tersebut, karena pendapatan masyarakat tidak mencukupi, artinya kemiskinan akan benar-benar dirasakan semakin dalam.

“Ini bukti bahwa pemerintah seharusnya harus memperhatikan rakyat yang seperti itu. Apakah memang pemerintah tidak ada cara lain yang mesti harus menaikka BBM,” tanyanya.

“Karena itu, PC IMM Abdya meminta bapak presiden Jokowi yang telah kami percayai memimpin negara yang kian kaya ini untuk mencabut keputusan yang tiada jelas keuntungannya untuk siapa,” pinta Said.(*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/imm-abdya-minta-pemerintah-cabut-keputusan-naikkan-harga-bbm/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more