Skip to main content

Dinilai Gagal Bangun Kepemudaan, FPMPA Desak Pj Gubernur Copot Kadispora Aceh

Banda Aceh, Acehglobalnews.com — Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) secara tegas mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk mencopot Dedy Yuswandi dari jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Kadispora).

Pasalnya, Kadispora Aceh Dedy Yuswadi dinilai telah gagal dalam membangun kepemudaan di Aceh, sehingga hal tersebut membuat minimnya kegiatan para pemuda, dan kreativitas anak muda tidak berjalan.

“Demi mengoptimalkan peran pemuda untuk pembangunan Aceh, maka kami meminta Bapak Pj Gubernur Aceh mencopot Kadispora Aceh,” tegas Ketua Umum FPMPA, Muhammad Jasdy dalam rilisnya, Senin (12/9/2022).

Menurut FPMPA, Kadispora Aceh saat ini tidak memiliki visi yang jelas terkait dengan membangun kreativitas anak muda, padahal sudah jelas, Dinas Pemuda dan Olahraga itu, mengurus pemuda juga, tidak melulu bicara olahraga.

“Apakah karena basic beliau adalah satpol PP, jadi Dispora pun rasa satpol PP jadinya. Seharusnya yang dimandatkan untuk mengelola kepemudaan ini memang harus yang paham dan memiliki hubungan baik dan latar belakang di organisasi kepemudaan. Jika tidak, maka pembangunan kepemudaan tak akan maksimal dijalankan,” kata Jasdy.

Hingga saat ini, lanjut pria yang akrab disapa Jhon itu, tidak ada keseriusan Kadispora Aceh Dedy Yuswadi AP terbukti dengan tidak adanya realisasi Qanun Nomor 4 tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh.

“Jangankan untuk direalisasikan qanun tersebut, sosialisasinya saja tak masif dilakukan. Apalagi jika bicara aturan turunan Qanun tersebut. Selama ini qanun pembangunan kepemudaan Aceh yang menjadi kekhususan bagi pemerintah dalam membangun sektor kepemudaan hanyalah menjadi pajangan belaka,” ujarnya.

Jhon menilai, sejak diamanahkan menjabat sebagai Kadispora Aceh pada september 2019 silam, Dedy Yuswadi terlihat sangat abai terkait persoalan kepemudaan, padahal SKPA yang dipimpinnya itu seyogyanya menjadi ujung tombak dalam membangun kepemudaan Aceh dan menjadi fasilitator untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan Aceh.

“Secara tegas, kami meminta kebijaksanaan Pj Gubernur Aceh untuk segera mencopot Kadispora Aceh, karena kami sangat yakin Pj Gubernur Aceh sangat siap bersinergi dan bersama-sama kalangan pemuda untuk membangun Aceh yang lebih baik ke depannya,” pintanya. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/headline/dinilai-gagal-bangun-kepemudaan-fpmpa-desak-pj-gubernur-copot-kadispora-aceh/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...