Skip to main content

Antisipasi Gejolak Kenaikan BBM, Polres Aceh Utara Gelar FGD dengan Sejumlah Elemen

Lhoksukon, AcehGlobalnews.com — Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Polres Aceh Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyikapi rencana penyesuaian BBM guna terciptanya situasi Kamtibmas di Aceh Utara yang aman dan kondusif, pada Selasa (13/9/2022).

FGD ini juga sebagai bentuk sosialisasi berkaitan antisipasi dengan dampak inflasi daerah pasca kenaikan harga BBM.

Kegiatan FGD dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai elemen dipandu langsung oleh moderator muda, yaitu Tgk. Murhaban, Penyuluh Agama Islam Kemenag Aceh Utara.

Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal yang diwakili Wakapolres Aceh Utara Kompol Rizal Antoni, SH dalam sambutannya menjelaskan, FGD ini digelar dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan mengurangi informasi-informasi yang simpang siur terkait kenaikkan harga BBM.

Dikatakan Wakapolres, dalam mengantisipasi dampak perekonomian masyarakat atas penyesuaian harga BBM itu, pihaknya mengaku telah mengambil langkah-langkah Inovasi dengan cara membagikan sembako kepada masyarakat. Langkah tersebut, katanya, akan terus dilakukan oleh Polres Aceh Utara hingga ke tingkat Polsek.

“Pihak Polres Aceh Utara juga menempatkan personil di kantor-kantor Pos dalam rangka memantau dan mengamankan kegiatan pembagian BLT BBM kepada masyarakat penerima,” ungkapnya.

FGD ini juga, tambah Wakapolres, dilakukan sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar kepada para peserta. Karena, menurutnya dampak kenaikan harga BBM telah melahirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan solusi dari narasumber.

“Dengan kondisi seperti ini kita berharap Aceh Utara tetap dalam keadaan kondusif, aman dan nyaman, serta kami berharap untuk terus memberikan masukan dan dukung kami dalam melaksanakan tugas kepolisian RI,” pinta Wakapolres, Kompol Rizal.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan FGD itu, diantaranya pihak Pertamina yang diwakili oleh Sales Branch Manager Rayon II PT. Pertamina Patra Niaga Allan Cipta Jaya, Kadinsos Aceh Utara diwakili Sekdis Faiziah dan Kadis Perindagkop Aceh Utara diwakili oleh Kabid Perdagangan Safri, SE.

Pantauan media ini, kegiatan FGD dengan tema “Terpeliharanya Kamtibmas yang Kondusif Terhadap Kenaikan Harga BBM Bersubsidi” tersebut, hadir para tamu undangan, Dandim 01/03 Aceh Utara diwakili oleh Lettu T. Mustafa, perwakilan MPU Aceh Utara, para pimpinan ormas atau OKP dalam wilayah Aceh Utara, para Ketua Forum Geuchik disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, Mahasiswa serta LSM.

Selain itu juga turut hadir Kabag Ops Polres Aceh Utara Kompol Firdaus Jufrida ST., M.Si, Kasat Intelkam Polres Aceh Utara Iptu Muhammad Nizar, S.H, M.H, para PJU Polres Aceh Utara serta para Personil Polres Aceh Utara.

Acara FGD ini di akhiri dengan penyerahan penghargaan kepada para narasumber yang diserahkan oleh Wakapolres Aceh Utara serta di lanjutkan dengan sesi foto bersama. (*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/antisipasi-gejolak-kenaikan-bbm-polres-aceh-utara-gelar-fgd-dengan-sejumlah-elemen/

Comments

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...