Skip to main content

Pj Gubernur Aceh Dorong Investasi Pulau Banyak Dilanjutkan

Banda Aceh, AcehGlobalNews.com — Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki melakukan pertemuan dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Investasi di Jakarta, Senin (22/8/2022).

Dalam pertemuan itu, Achmad Marzuki meminta dukungan serta dorongan dari Kementerian Investasi agar dilanjutkan kembali investasi pariwisata di Pulau Banyak, Aceh Singkil.

“Kami ingin dukungan dari pak Menteri. Dan dapat memberikan tax holiday khusus untuk investasi tersebut,” kata Pj Gubernur Aceh.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah Aceh batal melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak Murban Energy terkait investasi di Pulau, Aceh Singkil.

Rencana MoU ini dilaksanakan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (4/11/2021) bersamaan dengan Expo Dubai 2021. Rencana awal ini akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, namun investasi itu tertunda karena pihak Murban Energi belum siap.

Selain itu, Pj Gubernur Aceh juga meminta dukungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menjadi KEK tanpa karbon karena reservoir kosong di Arun dapat dijadikan penyimpan karbon yang dihasilkan industri di KEK Arun.

“KEK Arun akan menjadi lebih menarik setelah ditemukan migas di Blok Andaman,” sebutnya.

Begitu juga diharapkan proses perizinan di KEK Arun lebih mudah dan terpadu, terutama dalam pengurusan lahan untuk investasi dalam KEK, melalui kerjasama antar lahan dalam KEK dan BUPP, Patriot Nusantara Aceh agar berusaha dengan mudah (kemudahan melakukan bisnis) lebih optimal.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan akan mendukung atas permintaan yang disampaikan Pj Gubernur Aceh. Terutama terkait dengan pariwisata di Pulau Banyak.

Dukungan juga diberikan terhadap KEK Arun yang menjadi Net Zero Carbon KEK. Supaya ke depan reservoir kosong di Arun dapat dijadikan penyimpan karbon yang dihasilkan.

Sementara itu, terkait kewenangan perizinan minerba dan asimetris lainnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan memerintahkan Deputinya untuk mengakomodir kewenangan khusus perizinan Aceh dalam sistem OSS dan terintegrasi dengan sistem database nasional, terutama database minerba (Mining One Data Indonesia-MODI).

“Semoga ini akan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan,” ujar Pj Gubernur Aceh.(*)



source https://www.acehglobalnews.com/berita/pj-gubernur-aceh-dorong-investasi-pulau-banyak-dilanjutkan/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cot Jeurat Raih Juara I Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan

“Alhamdulillah jumlah pengunjung posyandu semakin meningkat, rata-rata diatas 60 orang setiap bulannya,” sebut Syarifuddin. Blangpidie – Posyandu Desa Cot Jeurat, meraih juara I Posyandu terbaik Tahun 2022 di tingkat Puskesmas Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penghargaan posyandu terbaik itu berupa piagam penghargaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cot Jeurat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada 15 Desember 2022 lalu. Keuchik Gampong (Kades) Cot Jeurat, Syarifuddin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Puskesmas yang telah memilih desanya sebagai penyelenggara kegiatan posyandu terbaik di Kecamatan Blangpidie. [Foto] Suasana kegiatan posyandu desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Jum’at (17/2/2023). (AcehGlobalNews/SALMAN) “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Kader Posyandu dan PKK atas prestasi ini, semoga kita terus saling bahu membahu, berkerjasama menyukseskan kegiatan posyandu di desa agar menjad...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more