Skip to main content

Pemerintah Aceh Dorong Pihak Terkait Percepat Pencairan Dana Desa

BANDA ACEH, AcehGlobalNews — Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menaruh perhatian serius atau fokus terhadap penurunan angka kemiskinan, stunting dan penguatan pelaku UKM di Aceh.

Hal itu ditindaklanjuti Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah. Caranya dengan mendorong seluruh pihak terkait untuk membantu desa-desa dalam percepatan penyaluran Dana Desa agar dapat segera dicairkan.

“Bagi desa yang belum melakukan pencairan dapat segera dilakukan upaya-upaya terukur dan tepat serta sesuai aturan,” sebut Taqwallah, Kamis (21/7/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Zulkifli menyatakan, Dana Desa dapat berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan, mengatasi stunting dan penguatan UMKM.

“Ketiga hal itu masuk dalam prioritas peruntukan Dana Desa tahun 2022,” kata Zulkifli.

Untuk itu, Zulkifli mendorong agar setiap desa ada skema capaian penurunan yang dapat diukur saban tahun, dalam bentuk jumlah KK yang terbebas dari kemiskinan, jumlah warga yang ikut serta dalam aktivitas ekonomi produktif melalui skema penyertaan modal di BUMG.

Sebagaimana diketahui, Maret 2022 persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 16,87 persen. Turun dari September sebesar 18,04 persen.

Zulkifli berharap agar 2,8 triliun Dana Desa Aceh dari alokasi 4,6 triliun dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan disepakati bersama.

“Kendala yang ada jangan dibiarkan, dibahas bersama, dikomunikasikan, dikoordinasikan, sehingga segera dapat ditindaklanjuti,” sebut Zulkifli.

DPMG melaporkan, setengah dari 4,6 triliun Alokasi Dana Desa tahun 2022 sudah disalurkan ke desa-desa yang ada di Aceh. Sampai 19 Juli 2022 sore, Dana Desa yang sudah disalurkan mencapai 2,8 triliun.

Disampaikan, total penyaluran Dana Desa ke Rekening Kas Desa Tahap I sudah mencapai Rp 1.091.965.625.960 (23,39%) mencakup 6.492 desa (99,92%).

Untuk tahap II sudah mencapai Rp 757.260.046.076 (16,22%) mencakup 4.503 desa (69,31%). Sedangkan untuk tahal III mencapai Rp 34.319.032.960 (0,73%) mencakup 427 desa (6,61%).

Pada Selasa (19/7) sore lalu Dana Desa kembali disalurkan ke 119 desa di 3 kabupaten, dengan rincian 55 desa di Aceh Tengah untuk pencairan tahap II. Dan 57 desa di Aceh Tenggara dan 7 desa di Gayo Lues untuk pencairan tahap III.

“Untuk BLT – Dana Desa triwulan I juga sudah disalurkan ke 6.492 Rekening Kas Desa. Triwulan II ke 5.972 desa, dan triwulan III ke 1.853 desa,” sebut Zulkifli.(*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/pemerintah-aceh-dorong-pihak-terkait-percepat-pencairan-dana-desa/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cot Jeurat Raih Juara I Posyandu Terbaik Tingkat Kecamatan

“Alhamdulillah jumlah pengunjung posyandu semakin meningkat, rata-rata diatas 60 orang setiap bulannya,” sebut Syarifuddin. Blangpidie – Posyandu Desa Cot Jeurat, meraih juara I Posyandu terbaik Tahun 2022 di tingkat Puskesmas Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penghargaan posyandu terbaik itu berupa piagam penghargaan yang diserahkan kepada Pemerintah Desa Cot Jeurat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 pada 15 Desember 2022 lalu. Keuchik Gampong (Kades) Cot Jeurat, Syarifuddin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Puskesmas yang telah memilih desanya sebagai penyelenggara kegiatan posyandu terbaik di Kecamatan Blangpidie. [Foto] Suasana kegiatan posyandu desa Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Jum’at (17/2/2023). (AcehGlobalNews/SALMAN) “Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Kader Posyandu dan PKK atas prestasi ini, semoga kita terus saling bahu membahu, berkerjasama menyukseskan kegiatan posyandu di desa agar menjad...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more