Skip to main content

Dituding Tutupi Nama Calon Pj Bupati, Ini Kata Ketua DPRK Abdya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Nurdianto, mengatakan pihaknya tidak bermaksud ingin merahasiakan nama-nama calon Penjabat (Pj) Bupati daerah setempat.

Hal itu dikatakan Nurdianto menyusul tudingan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya dan Aceh Selatan terhadap DPRK dinilai menutupi nama-nama calon Pj Bupati Abdya yang diusulkan ke Kemendagri.

“Kita tidak bermaksud menutup-nutupi tiga nama usulan calon Pj Bupati Abdya tersebut, belum saatnya kita publikasikan,” ungkap Nurdianto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (19/7/2022).

Karena, lanjut Nurdianto, apabila nama-nama tersebut diumumkan kepada publik atau masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan rasa kecewa, sebab nama-nama calon Pj Bupati usulan DPRK, belum tentu dipilih oleh Mendagri.

“Mengingat, kalau pun nama-nama calon Pj Bupati dipublikasikan, maka nanti akan ada yang kecewa karena dari sekian banyak nama yang diusulkan hanya tiga nama yang kita naikan dan nama-nama yang diusulkan DPRK tersebut juga belum tentu dipilih,” jelasnya.

Nurdianto bahkan menyebut, yang mendaftar menjadi calon Pj Bupati ke DPRK Abdya banyak, namun yang mengembalikan biodata sekitar 11 orang, sementara DPRK, kata dia, harus mengusulkan tiga nama. Kemudian diputuskan masing-masing fraksi untuk mengusulkan satu nama.

“Karena di DPRK Abdya ada dua Fraksi, maka satu nama lagi kita serahkan kepada unsur pimpinan, tapi penentuan nama-nama ini juga tetap mempertimbangkan masukan dari para anggota,” terang Politisi Partai Demokrat ini.

Dia juga menjelaskan, penentuan calon Pj Bupati secara aturan ada tiga nama yang diusulkan oleh DPRK, tiga nama diusulkan oleh Gubernur, serta 3 nama diusulkan oleh Kemendagri.

“Jadi 9 nama itu yang digodok, bisa saja nama-nama yang diusulkan oleh DPRK tidak dipilih. Dan ini sudah terjadi di dua kabupaten lain di Aceh,” terangnya lagi.

Terkait penilaian YARA Abdya, menurut Nurdianto itu adalah hak mereka. Akan tetapi, DPRK Abdya punya pertimbangan lain.

“Tudingan itu Hak YARA. Tapi pertimbangan kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bek sempat locoh bak ujong (jangan sempat kobong di ujung),” pungkasnya.(*)



source https://www.acehglobalnews.com/daerah/dituding-tutupi-nama-calon-pj-bupati-ini-kata-ketua-dprk-abdya/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

H Marwan Resmi Dilantik sebagai Kakanmenag Kota Subulussalam

Subulussalam , AcehGlobalNews – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam resmi dijabat H Marwan Z, SAg, MM setelah prosesi pelantikan di Aula Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (17/11/2022). Prosesi pelantikan Marwan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh dilakukan Menteri Agama RI yang diwakili Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Dr H Iqbal, SAg, MAg Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kota Subulussalam, Jamhuri SHi membenarkan kabar tersebut. Dia mengucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag Kota Subulussalam yang baru dilantik. Menurutnya, penunjukan H Marwan sangat tepat. Pasalnya, H Marwan di Kemenag Kota Subulussalam bukan sosok baru. Kiprahnya dalam birokrasi terutama di Kemenag Kota Subulussalam sudah tidak diragukan. Berbagai jabatan pernah diembannya dengan sukses. “Penunjukkan beliau sangat tepat. Karier dan pengalaman beliau di birokrasi mumpuni. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Kakanmenag yang baru saja dil...
Post a Comment
Read more

Kemenko Polhukam Inisiasi Pertemuan Pemerintah Aceh dan Sumut Finalkan Status Empat Pulau

DENPASAR, AcehGlobalNews — Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pembahasan Permasalahan Status Kepemilikan Empat Pulau (Pulau Mangkir Gadang/Besar, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang) di Perbatasan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara). Forum ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai tindak lanjut dari beberapa surat yang dilayangkan oleh Gubernur Aceh, yang meminta untuk dilakukannya fasilitasi penyelesaian sengketa 4 pulau dan garis batas laut antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam acara tersebut Tim Pusat yang terdiri dari Kemenko Marves, ATR/BPN, Pushidrosal dan BIG. Sedangkan dari Tim Aceh dihadiri Asisten 1 Sekda Aceh, Karo Pemotda, Karo Hukum, Ka DKP, Katopdam IM & Kabid survey BPN Aceh serta Asisten 1 Sekda Aceh Singkil. Dan Tim Sumut dihadiri ...
Post a Comment
Read more

Ini Besaran Pagu Dana Desa Tahun 2023 Per Gampong di Abdya

Blangpidie, AcehGobalNews – Alokasi Dana Desa (DD) yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai hingga Rp 113 milyar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 111 milyar. Hal tersebut berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 201/PMK.07/2022, tentang pengelolaan dana desa yang diperoleh AcehGlobalNews, Sabtu (24/12/2022). Pada PMK tersebut, jumlah total pagu dana desa yang akan dikucurkan pemerintah pusat ke Kabupaten Abdya pada tahun 2023 sebesar Rp 113.155.818.000. Sementara tahun 2022, hanya sebesar Rp 111.846.686.000. Jumlah pagu dana desa dalam 152 desa (gampong) di Kabupaten Abdya pada lampiran PMK tersebut bervariasi mulai dari angka terkecil Rp 600 juta hingga Rp 1 milyar lebih per gampong. Penentuan jumlah dana desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokas...
Post a Comment
Read more